Tingkatkan Sinergitas Bersama Potensi SAR Melalui Rakor SAR Daerah Provinsi Bali


Bali - Basarnas Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) SAR Daerah Provinsi Bali, Senin (15/07/2019) bertempat di Swiss Belhotel. Rakor SAR kali ini mengangkat tema yakni "Melalui Rapat Koordinasi Kita Tingkatkan Profesionalisme, Sinergitas dan Militansi dalam memberikan  Pelayanan SAR Khususnya Kondisi Membahayakan Manusia di Wilayah Perairan Pantai di Bali”.
 
Sebagaimana diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014, Basarnas memiliki tugas di bidang SAR terhadap penanganan kecelakaan penerbangan, pelayaran, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana pada tanggap darurat maupun kondisi membahayakan manusia di seluruh wilayah NKRI. Dalam melaksanakan mandat itulah, Kepala Basarnas bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
 
Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar selaku perpanjangan tangan dari Basarnas wajib melaksanakan tugas siaga SAR 24 jam, operasi SAR dan juga pembinaan potensi SAR.  Keseluruhan tugas pokok dan fungsi itu harus didukung dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik  antara seluruh potensi SAR. Mengedepankan sinergitas menjadi hal yang penting demi kelancaran pelaksanaan tugas kemaanusian, khususnya di bidang pencarian dan pertolongan. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SAR inilah yang akan menjadi wadah untuk nantinya bisa semakin meningkatkan pelayanan SAR yang prima dan terdepan bagi kepentingan masyarakat.
 
Kegiatan dibuka secara langsung oleh Direktur Operasi SAR Basarnas, Brigjen TNI (Mar) Budi Purnama, S.I.P., M.Agr. Secara khusus ia hadir agar dapat bertatap muka langsung dengan para potensi SAR, termasuk di dalamnya yakni TNI, Polri dan organisasi berpotensi SAR lainnya. Koordinasi yang berkelanjutan diharapkan dapat mewujudkan kesatuan pola pikir dan pola tindak pada pelaksanaan operasi SAR. Budi Purnama menegaskan sinergitas seperti koordinasi antara  SAR dan potensi SAR lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah selama ini tidak ditemui masalah berarti.
 
 
Seperti yang diketahui, Bali merupakan primadona pariwisata yang terkemuka hingga mancanegara. Keindahan alam dan bentangan pantai eksotis menjadi pemberitaan yang tak lagi asing bagi para turis lokal maupun asing. Aktivitas wisata di Bali lebih banyak didominasi dengan wisata tirta, seperti halnya diving, snorkeling, parasailing atau olah raga air (water sport) lainnya. "Pariwisata merupakan ivestasi bisnis yang tidak akan habis bahkan bisa bertambah seiring waktu, berbeda dengan aset seperti tambang, minyak dan lainnya, maka dari itu harus mempertajam pengelolaannya bersama-sama instansi terkait," ungkapnya. Jaminan keselamatan para penikmat wisata harus menjadi prioritas. Segala bentuk aktivitas di sekitar daerah perairan tentunya juga dibarengi dengan resiko yang mengancam keselamatan jiwa manusia. Pada awal tahun 2019 hingga saat ini tercatat Basarnas Bali menangani 32 kejadian, dan 24 diantaranya adalah kondisi membahayakan manusia. Tentunya itu merupakan prosentase yang cukup besar, dan mayoritas merupakan operasi SAR di perairan. Berbagai upaya untuk peningkatan komponen-komponen SAR dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berjenjang dan berkelanjutan. Peningkatan dan pemutakhiran sarana dan prasarana SAR dilaksanakan secara bertahap dan terencana dengan dukungan penuh dari pemerintah. Pemantapan pelayanan SAR secara menyeluruh melalui sinergitas bersama potensi SAR juga memegang peranan demi kelancaran operasi SAR.
 
Dalam Rakor SAR tersebut, selain nara sumber dari Basarnas sendiri, hadir pula nara sumber dari TNI Angkatan Laut Denpasar, Kapten Laut (P) Aria Bravita. Menelaah dari tema Rakor SAR ini, diharapkan dapat menjadi tempat berdiskusi dan menghasilkan solusi atas permasalahan yang sering kali ditemui ketika operasi SAR berlangsung. Sebelum mengakhiri pemaparannya sebagai narasumber, Direktur Operasi SAR Basarnas mengutarakan bahwa penyelenggaraan Rakor SAR ini bisa menghasilkan rencana kontigensi yang benar-benar bisa dipergunakan bersama-sama. Kedepannya antara Basarnas dan instansi/organisasi terkait lainnya dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional serta proporsional. (ay/ hms dps)
 
 
 
 
 
 
 



Kategori Berita Kansar , General Artikel , General Berita .
Pengunggah : Recylia
15 July 15:35 WIB